Kalau kita berani jujur, ada ironi besar dalam dunia aktivisme mahasiswa hari ini. Di luar kampus, banyak yang lantang banget teriak soal ketidakadilan, anti-oligarki, bahkan merasa jadi “penjaga moral bangsa”. Tapi giliran masuk ke dalam kampus sendiri, idealisme itu sering kali seperti hilang arah. Yang tersisa justru pragmatisme-main aman, cari posisi, dan kadang malah ikut-ikutan praktik yang dulu mereka kritik.

Fenomena ini bisa dibilang sebaga onani intelektual. Istilah ini memang provokatif, tapi cukup menggambarkan kondisi di mana aktivitas berpikir kritis hanya berhentia di level wacana. Dalam perspektif Teori Kritis yang dieplopori oleh tokoh seperti Jurgen Habermas, diskursus seharusnya tidak berhenti pada komunikasi simbolik, tetapi harus berlanjut pada tindakan emansipatoris. Artinya, berpikir kritis tanpa praksis nyata hanyalah ilusi intelektual.

Masalahnya makin kelihatan kalau kita mencoba memerhatikan bagaimana politik kampus di perguruan tinggi tertentu. Aktivis yang di luar teriak soal transportasi dan anti-korupsi , justru di dalam kampusnya sering main lobi-lobi, bagi-bagi jabatan, sampai membuat kesepakatan untuk memenangkan kontestasi organisasi secara cuma-Cuma. Ini sejalan dengan kritik robert Michels dalam konsep Iron Law of Oligarchy, yang menjelaskan bahwa organisasi-bahkan yang awalnya diealis-cenderung berubah menjadi elitis dan dikuasai segelintir orang.

Lebih parah lagi, kebanyakan kritik yang ditujukan ke pemerintah yang sebenarnya tidak lahir dari kesadaran ideologis yang kuat. Kadang hanya ikut tren, ikut arus, atau bahkan sekadar cari panggung. Dalam konteks ini, pemikiran Antonio Gramsci relevan, terutama soal “hegemoni”. Tanpa kesadaran kritis yang mendalam, aktivisme bisa saja hanya menjadi bagian dari permainan wacana yang justru tidak benar-benar menantang kekuasaan.

Di titik ini, kita harus berani bilang bahwa aktivisme mahasiswa sedang krisi integritas. Gampang sekali buat menyalahkan pemerintah, tapi susah ngaku kalau di organisasi sendiri juga banyak masalah. Padahal kalau di level kecil saja kita belum sanggup menjaga nilai, lalu bagaimana ingin dan berani bicara perubahan di level negara?

Kalau ditarik ke konteks Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa pernah punya posisi moral yang kuat, misalnya dalam peristiwa Reformasi 1998. Saat itu, gerakan mahasiswa bukan Cuma soal teriak di jalan, tetapi juga konsisten dalam membangun tekanan politik yang nyata. Bandingkan dengan sekarang, meski tidak seluruhnya namun masih banyak gerakan terasa sporadis dan kurang arah.

Ada juga pergeseran orientasi yang cukup terasa. Aktivisme sekarang sering dilihat sebagai batu loncatan. Ini bisa dibaca lewat sosiologi pendidikan yang melihat kampus bukan hanya sebagai ruang belajar, tapi juga sebagai arena reproduksi kekuasaan. Ketika nilai digantikan oleh kepentinga, maka idealisme jadi fleksibel, dipakai kalau menguntungkan, ditinggal kalau menghambat.

Ini yang bikin gerakan mahasiswa kehilangan taringnya. Kritik yang disampaikan jadi gampang dipatahkan, karena publik juga bisa lihat kontradiksi di dalamnya. Kita seolah-olah malah menjadi aktor yang bermain di dua panggung yaitu di luar sekilas terlihat idealis, di dalam justru kompromistis.

Mungkin dan sudah seharusnya, kita mulai berani berefleksi dan menata ulang kekacauan dinamika ini. Aktivisme bukan hanya soal retorika, tetapi soal konsistensi antara wacana dan tindakan.

Kampus itu sebenarnya laboratorium politik paling awal. Kalau dari sini saja sudah rusak, jangan heran kalau nanti ketika masuk ke dunia yang lebih besar, pola yang sama akan terulang. Akhirnya sampailah kita pada pertanyaanya sederhana: kita ini beneran dan sungguh mau menjadi agen perubahan seperti yang dikoar-koarkan sebelumnya atau hanya ingin terlihat seperti itu?. Kalau jawabannya yang kedua, ya wajar saja jika idealisme pelan-pelan mati. Bukan karena ditekan, tapi karena kita sendiri yang mengkhianatinya.

Farhan Nabil Muttaqy

Portofolio Karya (1)

Onani Intelektual ala Aktivis Mahasiswa: Sebuah Kecaman terhadap Gaya Pragmatis dalam Politik Kampus